Senin, 08 Juni 2015

anggota pertahanan dan keamanan RI

 
Negara Indonesia adalah Negara Hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah perubahan ketiga. Hal ini berarti bahwa di dalam negara Republik Indonesia segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum. Dengan demikian hukum harus menjadi titik sentral orientasi strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktivitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Agar supaya hukum ditaati baik oleh individu maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya institusi-institusi yang dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakkan hukum, salah satu diantaranya adalah lembaga kepolisian.
Oleh karena itu, setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum, termasuk kepolisian yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga ketertiban masyarakat. Polisi berasal dari Bahasa Yunani ‘Politea´ yang berarti seluruh Pemerintahan Negara Kota, negara Yunani pada abad sebelum masehi terdiri dari kota-kota saja dan disebut sebagai Negara Kota. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum.
Salah satu usaha untuk membangun negara hukum yaitu melalui penetapan dalam Undang-Undang Dasar (konstitusi), yaitu :
a.        Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia
b.       Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang mendasar
c.        Adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang mendasar
   Fungsi, Tugas dan Tujuan Polisi
1      Fungsi Polisi
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
a.       Fungsi preventif yaitu pencegahan, melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan. Contoh : kegiatan penyuluhan.
b.      Fungsi represif yaitu pengendalian, tindakan polisi menyidik atau menyelesaikan perkara yang sedang terjadi. Contoh : guru memberi hukuman kepada siswa yang terlambat agar tidak terulang lagi.
c.       Fungsi kuratif. Menyadarkan pelaku menyimpang atas kesalahannya dan mau serta mampu memperbaiki kehidupannya, sehingga di kemudian hari tidak lagi mengulangi kesalahannya. Contoh : memasukkan para pencandu narkoba ke tempat rehabilitasi untuk mendapatkan pembinaan agar para pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya kembali
2.      Tugas Polisi
Adapun tugas kepolisian Negara Republik Indonesia telah dirumuskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu sebagai berikut :
a.       Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat
b.      Menegakkan hukum
c.       Memelihara keselamatan orang, harta benda dan masyarakat
d.      Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap UU
e.       Melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dan kejahatan
f.       Mengawasi aliran-aliran kepercayaan dalam masyarakat
g.      Melaksanakan tugas-tugas pelayanan berkaitan dengan keadaan kamtibnas
h.      Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan undang-undang
3.      Tujuan Polisi
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman massyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Polisi sebagai Kawan, Pahlawan dan Lawan
1.      Sebagai Kawan
Apabila polisi akrab dengan masyarakat, maka masyarakat akan menjadikan polisi sebagai kawan. Keberadaannya mendapat tempat di hati masyarakat dan dijadikan panutan serta merupakan sosok yang diidamkan.
2.      Sebagai Pahlawan
Menurut Satjipto Rahardjo, polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Polisi kadangkala berlepotan dengan darah korban kejahatan, darah penjahat dan bahkan dengan darahnya sendiri. Sudah banyak anggota polri yang gugur di lapangan pada saat menjalankan tugas yang pantas mendapat gelar sebagai pahlawan.
3.      Sebagai Lawan
Pernyataan polisi sebagai lawan didasarkan pada adanya beberapa perilaku menyimpang oknum polisi terhadap masyarakat yang tidak menyenangkan, sehingga menimbulkan gejolak. Tindakan demikian tidak dilakukan oleh polisi secara keseluruhan atau institusi (korps) tetapi hanya oleh segelintir oknum polisi.
Ada pula keluhan masyarakat terhadap tindakan penganiayaan dan penyiksaan oleh polisi kepada yang diduga tersangka kejahatan agar ia mengakui perbuatannya. Juga tindakan memeras saat menyidik atau meminta denda damai atau tips kepada pelanggar lalu lintas.




http://oelhanifah.blogspot.com/2012/07/makalah-tentang-polisi-dan-ham.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar