Negara
Indonesia adalah Negara Hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
setelah perubahan ketiga. Hal ini berarti bahwa di dalam negara Republik
Indonesia segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan diselenggarakan
berdasarkan atas hukum. Dengan demikian hukum harus menjadi titik sentral
orientasi strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktivitas dalam kehidupan
berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Agar supaya hukum ditaati baik oleh
individu maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya institusi-institusi
yang dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakkan hukum,
salah satu diantaranya adalah lembaga kepolisian.
Oleh
karena itu, setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum, termasuk
kepolisian yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga ketertiban
masyarakat. Polisi berasal
dari Bahasa Yunani ‘Politea´ yang berarti seluruh Pemerintahan Negara Kota,
negara Yunani pada abad sebelum masehi terdiri dari kota-kota saja dan disebut
sebagai Negara Kota. Polisi adalah suatu pranata umum sipil
yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum.
Salah satu
usaha untuk membangun negara hukum yaitu melalui penetapan dalam Undang-Undang
Dasar (konstitusi), yaitu :
a.
Adanya
jaminan terhadap hak asasi manusia
b.
Ditetapkannya
susunan ketatanegaraan suatu negara yang mendasar
c.
Adanya
pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang mendasar
Fungsi, Tugas dan Tujuan Polisi
1 Fungsi Polisi
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi
pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
a.
Fungsi preventif yaitu
pencegahan, melalui
bimbingan, pengarahan dan ajakan. Contoh : kegiatan penyuluhan.
b. Fungsi represif yaitu pengendalian, tindakan
polisi menyidik atau menyelesaikan perkara yang sedang terjadi. Contoh : guru memberi hukuman kepada siswa yang
terlambat agar tidak terulang lagi.
c.
Fungsi
kuratif. Menyadarkan pelaku menyimpang atas kesalahannya dan mau serta mampu memperbaiki kehidupannya, sehingga di
kemudian hari tidak lagi mengulangi kesalahannya. Contoh : memasukkan para pencandu narkoba ke tempat rehabilitasi
untuk mendapatkan pembinaan agar para pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya
kembali
2. Tugas
Polisi
Adapun
tugas kepolisian Negara Republik Indonesia telah dirumuskan dalam Pasal 14
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu sebagai berikut :
a.
Memelihara
ketertiban dan keamanan masyarakat
b. Menegakkan
hukum
c.
Memelihara
keselamatan orang, harta benda dan masyarakat
d. Mengusahakan
ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap UU
e.
Melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran dan kejahatan
f.
Mengawasi
aliran-aliran kepercayaan dalam masyarakat
g. Melaksanakan
tugas-tugas pelayanan berkaitan dengan keadaan kamtibnas
h. Melaksanakan
tugas lainnya berdasarkan undang-undang
3. Tujuan
Polisi
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk
menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman massyarakat
guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya
keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan
tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Polisi
sebagai Kawan, Pahlawan dan Lawan
1. Sebagai
Kawan
Apabila polisi akrab dengan
masyarakat, maka masyarakat akan menjadikan polisi sebagai kawan. Keberadaannya
mendapat tempat di hati masyarakat dan dijadikan panutan serta merupakan sosok
yang diidamkan.
2. Sebagai Pahlawan
Menurut Satjipto Rahardjo, polisi
adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat
dan penjahat. Polisi kadangkala berlepotan dengan darah korban kejahatan, darah
penjahat dan bahkan dengan darahnya sendiri. Sudah banyak anggota polri yang
gugur di lapangan pada saat menjalankan tugas yang pantas mendapat gelar
sebagai pahlawan.
3. Sebagai
Lawan
Pernyataan
polisi sebagai lawan didasarkan pada adanya beberapa perilaku menyimpang oknum
polisi terhadap masyarakat yang tidak menyenangkan, sehingga menimbulkan
gejolak. Tindakan demikian tidak dilakukan oleh polisi secara keseluruhan atau
institusi (korps) tetapi hanya oleh segelintir oknum polisi.
Ada pula
keluhan masyarakat terhadap tindakan penganiayaan dan penyiksaan oleh polisi
kepada yang diduga tersangka kejahatan agar ia mengakui perbuatannya. Juga
tindakan memeras saat menyidik atau meminta denda damai atau tips kepada
pelanggar lalu lintas.
http://oelhanifah.blogspot.com/2012/07/makalah-tentang-polisi-dan-ham.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar